Tujuh Kriteria Program Kampung Pintar ala Banyuwangi

Banyuwangi – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, meluncurkan module “Smart Kampung” di Perkebunan Kalibendo, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (31/5). Rudiantara mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam menjadikan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, menambah pengetahuan warga, dan menggerakkan perekonomian lokal.

“Biasanya yang regard pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bentuknya adalah pemerintah tingkat kota. Saya salut dengan Banyuwangi yang berupaya menggerakkan desa-desa di pelosok untuk memanfaatkan instrumen TIK untuk pelayanan publik, pengembangan SDM, sekaligus meningkatkan ekonomi,” kata Rudiantara.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, terdapat tujuh kriteria “Smart Kampung” yaitu, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut, lanjut di, diturunkan ke module yang menyentuh kepentingan publik.

“Pelayanan publik, misalnya, desa Smart Kampung sudah berbasis TIK. Warga yang butuh surat yang perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kecamatan. Cukup di balai desa, karena sudah tersambung dengan kecamatan. Warga hemat waktu, hemat uang karena tak perlu ongkos bensin ke kecamatan yang di beberapa tempat, lokasinya cukup jauh. Sebagai daerah terluas di Jatim, bahkan di Jawa, module ini penting untuk memudahkan warga,” imbuh Anas.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas bersama Menkominfo, Rudiantara.

Untuk pemberdayaan ekonomi, module “Smart Kampung” menjadikan balai desa sebagai pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha yang difasilitasi pelatihannya oleh pemerintah daerah, seperti batik dan produk olahan pertanian.

“Operator di desa nanti juga yang akan menghubungkan ke situs belanja online Banyuwangi-Mall.com untuk memfasilitasi pemasaran UMKM desa,” ujarnya.

 

Untuk pelayanan kesehatan, kata Anas, balai desa menjadi jangkar bagi Posyandu yang ada sekaligus memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan digunakan untuk pengobatan.

Sedangkan untuk pelayanan pendidikan, desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun. Relawan Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, diarahkan ke desa ini. Desa juga harus harus mempunyai Perpustakaan Desa. Demikian pula untuk pengembangan seni-budaya, balai desa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar seni berlatih bersama.

“Mulai dari seni tari, musik, sampai pencak silat, menyesuaikan dengan potensi dan minat warga setempat,” kata Anas.

Contoh lainnya, untuk peningkatan kapasitas SDM, semua pelatihan warga dipusatkan di balai desa, mulai pelatihan bahasa, tanggap bencana, mengaji, hingga TIK. Adapun untuk integrasi penanganan kemiskinan, module ini memudahkan warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin pemerintah melalui sistem berbasis TIK.

Anas menambahkan, desa juga diwajibkan menyediakan internet nirkabel gratis bagi warganya di tiap balai desa. Belanja langganan internet tersebut dianggarkan di setiap APBDes. “Para pelajar bisa memanfaatkan fasilitas desa ini untuk menambah wawasannya,” pungkasnya.

Feriawan Hidayat/FER

BeritaSatu.com

More banyuwangAi ...