Tamansari Terima ADD Paling Besar, Gitik Terkecil

BANYUWANGI- Desa Tamansari, Kecamatan Licin tercatat sebagai desa yang mendapatkan jatah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) pale besar dibanding desa lainnya. Desa yang berlokasi di lereng Gunung Ijen itu menerima kucuran dana ADD sebesar Rp 976 juta lebih.

Sedangkan desa yang pale kecil menerima ADD adalah Desa Gitik, Kecamatan Rogojampi Rp sebesar Rp 679 juta lebih. “Sesuai dengan keputusan bupati Nomor : 188/167/KEP/129.011/2017, Desa Tamansari dan Desa Gitik menerima ADD pale besar dan pale kecil,” ungkap Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zen Kostolani melalui Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa Ahmad Faishol.

Berdasar keputusan bupati Nomor : 188/167/KEP/129.011/2017 itu, ada lima desa yang menerima ADD di atas Rp 900 juta. Selain Desa Tamansari yang mendapat kucuran ADD Rp 976 juta, ada Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo sebesar Rp 956 juta, Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibaru sebesar Rp 936 juta lebih, Desa Sragi, Kecamatan Songgon Rp 949 juta dan Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon sebesar Rp 900 juta lebih.

Sementara untuk sekitar 58 desa menerima jatah ADD antara Rp 868 juta lebih hingga Rp 817 juta. Untuk sekitar 108 desa lainnya menerima ADD antara Rp 783 juta hingga Rp 751 juta lebih. Sedangkan yang menerima ADD dalam angka Rp 600 juta hanya Desa Gitik saja.

Untuk diketahui, selain menerima ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Desa (Pemdes) juga menerima jatah Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2017, Banyuwangi mendapat jatah ADD sebesar sekitar Rp 179 miliar lebih sehingga sum dari ADD dan DD yang mengucur ke Pemdes sekitar Rp 320,82 miliar lebih.

More banyuwangAi ...

  • Tamansari Terima ADD Paling Besar, Gitik TerkecilTamansari Terima ADD Paling Besar, Gitik Terkecil BANYUWANGI- Desa Tamansari, Kecamatan Licin tercatat sebagai desa yang mendapatkan jatah bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) paling besar dibanding desa lainnya. Desa yang berlokasi di lereng […]
  • Biaya Publikasi Jadi Prioritas Penggunaan DDBiaya Publikasi Jadi Prioritas Penggunaan DD Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Zen Kostolani melalui Kabid Pemberdayaan Pemerintah Desa Ahmad Faishol mengatakan, semakin tinggi lima indikator itu, maka semakin besar […]
  • Bisa Dipenjara 6 Tahun Bila Hilangkan Hak PilihBisa Dipenjara 6 Tahun Bila Hilangkan Hak Pilih Selain pidana kurangan, kata Hasyim, juga diancam denda paling sedikit Rp 24 juta dan paling tinggi Rp 72 juta. Selain itu, ungkap Hasyim, menggunakan hak pilih dua kali dalam satu tempat […]