Pencuri Janur akan Didenda 50 Juta

BANYUWANGI – Untuk melindungi pohon kelapa di Banyuwangi, Pemkab Banyuwangi menggagas revisi Peraturan Daerah No.8 Tahun 1973 tentang perlindungan tanaman kelapa. Salah satu sasaran revisi perda itu adalah pasal 10A tentang ketentuan pidana bagi pelaku pencurian dan pelaku perdagangan janur kelapa.

Dalam Perda No.8 tahun 1973, ketentuan pidana bagi pelaku pencurian jenur kelapa berupa sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.50 ribu dan kurungan tiga bulan penjara. Dalam revisi perda itu, Pemkab Banyuwangi menyiapkan sanksi pidana baru berupa pidana kurungan selama enam bulan dan denda Rp.50 juta.

Revisi perda ini menjadi rancangan perda (raperda) inisiatif yang dilakukan sejumlah anggota DPRD. Saat ini, DPRD sudah membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan revisi perda tersebut.

Ketua Pansus Raperda Perlindungan Tanaman Kelapa DPRD, Siti Mafrochatim Ni`mah, mengatakan sebagai langkah awal, pansus telah berkonsultasi ke Dinas Perkebunan Pemprov Jatim.

Berdasar hasil konsultasi tersebut diketahui, kelapa asal Banyuwangi merupakan komoditas unggulan sekaligus menjadi bibit unggul pula di Jatim. “Itu sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertantian,” ujar Ni`mah.

Selain produktivitasnya sangat tinggi, kata Ni`mah, tinggi tanaman kelapa di Banyuwangi bisa mencapai 30 meter juga menjadi kriteria kelapa asal bumi Blambangan dijadikan komoditas unggulan.

“Karena itu, kami ingin tidak sekadar melindungi tanaman kelapa dari kerusakan akibat hewan atau hama, tetapi juga dari ulah manusia,” kata politikus PKB tersebut. Perda Nomor 8 Tahun 1973, kata Ni’mah, sudah waktunya dilalukukan revisi karena sudah usang.

 

altx

Sanksi yang dikenakan pada para pelanggar perda tersebut, yakni mereka yang kedapatan menjual janur ke luar Banyuwangi hanya denda sebesar Rp 50 ribu. Namun dalam raperda yang kini dibahas oleh pansus dan tim eksekutif, sanksi yang dikenakan kepada orang yang mencuri dan atau menjual janur ke luar Banyuwangi berupa denda mencapai Rp 50 juta dan kurungan selama enam bulan.

“Sanksi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan daerah,” pungkasnya. (radar)

More banyuwangAi ...