Pemkab dan Polres Banyuwangi MoU Pengawasan Dana Desa





Banyuwangi – Pemkab dan Polres Banyuwangi melakukan penandatanganan MoU dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Penandatanganan dilakukan antara Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dengan Kapolres AKBP Agus Yulianto.

Bupati Anas mengatakan, kerja sama dilakukan sebagai upaya dalam pengawasan, pengawalan, dan memperbaiki sistem pengelolaan dana desa yang jumlahnya sangat besar. Kerja sama ini, lanjutnya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak penyelewengan, sehingga dana desa ini bisa dimanfaatkan dengan tepat.

“Dana desa yang diterima Banyuwangi tahun 2017 mencapai Rp 148 miliar, sedangkan alokasi dana desa dari APBD kabupaten mencapai Rp 172 miliar. Kita jaga bersama agar pembangunan melalui pinggir bisa berjalan sesuai dengan module Nawacita presiden,” ujar Bupati Anas kepada wartawan dalam acara Sinergi Tiga Pilar Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (30/10/2017).

Sementara itu, Agus mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Polri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Dalam melakukan pencegahan dan pengawalan ini, nantinya yang akan menjadi garda terdepan dari kepolisian adalah bhabinkamtibmas yang akan melihat pelaksanaan dana desa.

MoU dilakukan untuk pengawasan, pengawalan, dan memperbaiki sistem pengelolaan dana desaMoU dilakukan untuk pengawasan, pengawalan, dan memperbaiki sistem pengelolaan dana desa (Foto: Ardian Fanani)”Saya khusus pesankan kepada bhabinkamtibmas agar MOU ini jangan untuk menakuti nakuti, justru kita harus ikut bersama sama membangun desa. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus dicegah dulu. Penegakan hukum pilihan terakhir,” tegas Agus.

Bupati Anas menambahkan, Pemkab Banyuwangi sebenarnya sudah memiliki sistem pengarang dan pemantauan dana desa. Mulai dari e-village budgeting (EVB) hingga e-monitoring system.

 

EVB Banyuwangi masuk jajaran 40 inovasi terbaik nasional. EVB adalah inovasi meningkatkan kualitas tata kelola anggaran dan pembangunan desa. Sistem ini menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan dan tidak bisa ada intervensi module di tengah jalan.

e-monitoring yang merupakan sistem pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif.

“Sistem ini dulu dibuat agar pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel. Kerja sama melengkapinya, dan sebagai upaya preventif. Dinas Pemberdayaan Masyarakat bahkan telah membuka klinik konsultasi pemanfaatan dana desa,” pungkas Anas.

(iwd/iwd)

More banyuwangAi ...