Pemkab Banyuwangi: Target Gagal, Hanya Setor PAD Rp 21,9 Miliar

———

Pada tahun 2017, kunjungan wisata ke Banyuwangi mencapai 4,6 juta wisatawan domestik dan 92 ribu wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan itu, meningkat dari aim 2,3 juta tahun sebelumnya yang ditetapkan Pemkab Banyuwangi.

Bersamaan dengan penetapan aim kunjungan wisata itu, Pemkab Banyuwangi dalam APBD induk 2017 menetapkan aim penerimaan PAD dari sektor pariwisata sebesar Rp 18,72 miliar. Dalam perubahan APBD 2017, aim itu direvisi menjadi Rp 29,4 miliar. ”Hingga akhir tahun, realisasi PAD sektor pariwisata hanya masuk sekitar Rp 21,9 miliar lebih,” ungkap Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nafiul Huda.

Dalam APBD 2017, ada tiga sumber utama penerimaan PAD dari sektor pariwisata. Yakni, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tiga sumber itu, sama-sama memiliki aim untuk menopang aim PAD keseluruhan 2017 yang mencapai Rp 460 miliar( setelah perubahan APBD, Red).

Dalam APBD induk, pajak hotel ditarget sebesar Rp 2,4 miliar, pajak restoran Rp 8,75 miliar, dan pajak hiburan Rp 2,1 miliar. Pajak hotel meliputi pajak hotel bintang tiga, dua, dan satu, pajak hotel melati tiga, dua, dan satu serta losmen, kos, hostel, dan wisma pariwisata.

Sumber pajak restoran meliputi pajak restoran, pajak rumah makan, pajak kafe, katering, dan warung makan. Sedangkan untuk pajak hiburan meliputi, tontonan film atau bioskop, pagelaran kesenian atau musik, tari, dan busana, diskotek,  karaoke, sirkus, sulap atau akrobat, permainan biliar, balap kendaraan bermotor,  permainan ketangkasan, pertandingan olahraga, tempat rekreasi, dan kolam renang.

Apa kendala terbesar gagalnya aim pencapaian PAD sektor pariwisata? Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda belum menjelaskan secara detail. Yang jelas, jika saja aim PAD dalam APBD induk 2017 sebesar Rp 18, 72 tidak mengalami revisi dalam pembahasan perubahan APBD,  maka penerimaan PAD akan over-abundance sekitar  Rp 2 miliar lebih.

 

Hanya saja, karena dalam perubahan APBD aim PAD sektor pariwisata mengalami revisi menjadi Rp 29,4 miliar, maka terjadi defisit yang cukup besar sekitar Rp  7,5 miliar. Sebab, dari aim Rp 29,4 miliar, yang berhasil dicapai hingga tutup tahun 2017 hanya sekitar Rp 21, 9 miliar saja.   (afi/c1)

(bw/sgt/ics/JPR)

More banyuwangAi ...

  • PBB dan NJOP di Banyuwangi Segera NaikPBB dan NJOP di Banyuwangi Segera Naik Besaran kenaikan PBB yang direncanakan sebesar 25 persen dari PBB yang berlaku saat ini. Sedangkan besar untuk kenaikan NJOP kenaikannya dibagi menjadi dua jenis. Untuk NJOP pedesaan akan […]
  • Bisa Dipenjara 6 Tahun Bila Hilangkan Hak PilihBisa Dipenjara 6 Tahun Bila Hilangkan Hak Pilih Selain pidana kurangan, kata Hasyim, juga diancam denda paling sedikit Rp 24 juta dan paling tinggi Rp 72 juta. Selain itu, ungkap Hasyim, menggunakan hak pilih dua kali dalam satu tempat […]
  • Kepala Desa Tolak Kenaikan PBB dan NJOPKepala Desa Tolak Kenaikan PBB dan NJOP Ketua Askab Agus Tarmidzi mengatakan, Askab sudah menggelar rapat koordinasi dengan semua anggota. Rapat itu digelar untuk merumuskan hasil serap aspirasi anggota Askab terhadap warganya […]