Pemkab Banyuwangi Sabet WTP Murni Enam Tahun Beruntun

BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi kembali menunjukkan kinerja yang baik di bidang pengelolaan keuangan daerah. Terbukti, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tidak tanggung-tanggung, predikat WTP ini berhasil diraih selama enam tahun berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Jatim Ayub Ismail kepada Bupati Abdullah Azwar Anas kemarin (25/5) di Surabaya.

Anggota V BPK RI Ismayatun juga hadir dalam acara yang dilangsungkan di kantor BPK Perwakilan Jatim tersebut. Ismayatun mengatakan, pihaknya berharap agar LHP yang diterima masing-masing daerah dapat mendorong dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

”Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. ”Capaian WTP ini meyakinkan kita semua bahwa module pelayanan publik yang inovatif dan penuh terobosan yang dilakukan Banyuwangi selama ini ternyata bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan,” tuturnya.

Anas menambahkan, awalnya banyak masyarakat yang mengkhawatirkan sejumlah module baru yang bersifat inovatif, seperti Banyuwangi Festival, pelibatan banyak pihak dalam pengentasan kemiskinan, Smart Kampung, serta Mal Pelayanan Publik. Misalnya dalam Smart Kampung, pemkab mewajibkan desa belanja teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik di turn desa, padahal itu tidak ada aturan secara formal. ”Berkat kepatuhan dan ketelitian mengelola module itu sesuai kaidah akuntansi negara, ternyata memang semuanya oke pertanggungjawabannya,” kata dia.

Anas melanjutkan, prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar review yang lebih tinggi kepada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang.

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin menambahkan, penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi salah satunya karena Banyuwangi menerapkan pengendalian inner yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang element terus menurun.

Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. ”Banyuwangi menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah, hingga pelaporan. Penggunaan sistem akrual sejak 2014 oleh Banyuwangi juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu,” pungkasnya.

More banyuwangAi ...

  • Banyuwangi Raih WTP Murni Enam Tahun BeruntunBanyuwangi Raih WTP Murni Enam Tahun Beruntun  Anggota V BPK RI Ismayatun juga hadir dalam acara yang dilangsungkan di kantor BPK Perwakilan Jatim tersebut. Ismayatun mengatakan, pihaknya berharap agar LHP yang diterima masing-masing […]
  • Kemendag RI Bangun Ummart di Tiga MWC NUKemendag RI Bangun Ummart di Tiga MWC NU Saat bertemu pengurus MWC NU, Enggartiasto ditemani Bupati Abdullah Azwar Anas. Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan rencana pendirian Ummart guna memacu kalangan pesantren […]
  • Topang Kesinambungan, Target Perajin BaruTopang Kesinambungan, Target Perajin Baru JawaPos.com - Pelaksanaan Festival Bambu Gintangan di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, yang digelar sejak Sabtu (5/5) kemarin terlihat meriah. Hari pertama kemarin menyajikan bazar […]