Manfaatkan teknologi, BKN sebut manajemen kepegawaian Banyuwangi baik

Merdeka.com, Banyuwangi – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menetapkan Banyuwangi sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan kepegawaian. Penghargaan diserahkan Kepala BKN Bima Haria ke Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat di Jakarta.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi dari BKN ini menjadi cambuk bagi daerahnya untuk terus berbenah. Termasuk dalam penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pembenahan sistem kepegawaian yang baik.

”ASN ini kunci pelayanan. Kalau pengelolaan kepegawaian tidak baik, hampir bisa dipastikan pelayanan publik juga berjalan kurang baik. Oleh karena itu, yang dibangun di Banyuwangi adalah super team, bukan super man. Kita membangun sistem, termasuk dalam pengelolaan kepegawaian, sehingga kelak semua geraknya tidak tergantung siapa kepala daerahnya karena sudah tersistem. Tentu ada kekurangan dalam sistem itu, dan terus kami perbaiki,” ujar Anas.

Anas mengapresiasi seluruh ASN di Banyuwangi yang terus berusaha melakukan perubahan, terutama dari sistem primer menuju sistem online. Pemkab Banyuwangi memaksimalkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasai (TI). Salah satunya adalah Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), aplikasi database induk pegawai yang meliputi riwayat pendidikan, keluarga, gaji, diklat dan sebagainya.

“Karena jumlah PNS terbatas, kami memakai database berbasis TI sehingga kami mudah mencari information PNS untuk mendukung kinerja daerah,” kata dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Banyuwangi Djajat Sudrajat menerangkan, ada sembilan indikator penilaian pengelolaan kepegawaian. Di antaranya perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan pensiun, pelayanan kenaikan pangkat, implementasi Computer Assisted Test (CAT) dan implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Selain itu, ada penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja dan komitmen pengawasan dan pengendalian.

”Semuanya saling dukung pada penerapan e-government. Dalam konteks Banyuwangi ini bahkan secara bertahap dilakukan sampai tingkat desa lewat module Smart Kampung. Seleksi penilaian ini dilakukan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional,” kata Djajat.

Djajat menambahkan, keunggulan Banyuwangi lainnya adalah telah menerapkan E-Kinerja. “Sistem ini bisa menjamin outlay kinerja setiap PNS. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan prerogative berupa tunjangan lebih demikian sebaliknya. Dengan sistem ini tunjangan PNS diberikan mengacu pada kinerjanya, bukan aspek-aspek non teknis” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sih Wahyudi mengatakan, Banyuwangi juga menerapkan sejumlah inovasi, seperti e-presensi, e-document, e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), e–Personal, e-CAT, Anjungan Layanan Mandiri Pegawai dan SMS Gateway.

“Itu semua untuk mengefektifkan pelayanan kepegawaian, sehingga bisa menjadi stimulan bagi peningkatan pelayanan publik,” kata dia.

More banyuwangAi ...