Kebijakan Baru Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Banyuwangi

Keputusan Anas itu disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang (CKPR) Mujiono kemarin (19/3). ”Dinas PU CKPR siap mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pak Bupati. Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di PU CKPR akan kita lakukan lelang secara umum,” ungkap Mujiono.

Mujiono mengungkapkan, kegiatan lelang umum untuk semua kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Sebab, sebagian kegiatan pengadaan barang dan jasa APBD 2018 sudah jalan dan tidak memungkinkan untuk diulang.

Kegiatan lelang umum pengadaan barang dan jasa itu, jelas Mujiono, akan dilakukan mulai pada perubahan APBD 2018. ”Semua kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai menggunakan anggaran setelah perubahan APBD 2018, akan kita lakukan lelang secara umum,” ungkap Mujiono.

Selama ini, lanjut Mujiono, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dinilainya Rp 200 juta dilakukan melalui mekanisme PL. Sedangkan untuk kegiatan yang dinilainya di atas Rp 200 juta dilakukan dengan mekanisme lelang atau tender. ”Mulai perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2018, berapa joke nilainya akan kita lakukan lelang terbuka,” beber Mujiono.

Sebenarnya, mekanisme PL yang dilakukan Pemkab Banyuwangi tidak ada yang melanggar ketentuan hukum. Artinya, selain melalui lelang mekanisme PL boleh dilakukan untuk kegiatan yang nilainya di bawah Rp 200 juta.

Walau diperbolehkan, namun Pemkab Banyuwangi memutuskan untuk menghapus mekanisme PL pada pengadaan barang dan jasa. Tujuannya, ungkap Mujiono, untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas dan hasil pekerjaan proyek, utamanya pada kegiatan-kegiatan fisik pembangunan.

Dengan lelang umum, maka semua kegiatan proyek fisik bisa dipantau secara terbuka oleh siapa pun. Karena dipantau semua pihak, maka diharapkan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi pula.

 

Tidak itu, Dinas PU CKPR juga akan memberlakukan kebijakan pabrikasi dalam semua kegiatan pembangunan fisiknya. Pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual, mulai PAK APBD 2018 akan menggunakan pabrikasi atau cetakan pabrik. ”Seperti pekerjaan penahan jalan, selama ini dilakukan secara manual. Tapi mulai PAK mendatang, penahan jalan akan menggunakan barang cetak pabrik,” jelas Mujiono.

Tidak hanya penahan jalan, pekerjaan plengsengan dan drainase juga akan menggunakan standar pabrik. Dengan menggunakan barang pabrikan, maka kualitas pekerjaan akan terjamin karena kualitasnya sudah diketahui dari awal.

Meski tidak lagi menggunakan sistem manual, tapi Mujiono menjamin semua kegiatan proyek fisik Pemkab Banyuwangi tetap akan menyerap tenaga kerja yang besar. Karena itu, para pekerja yang selama bekerja pada proyek fisik yang dilakukan secara primer tidak akan kehilangan pekerjaan. (afi)   

(bw/mls/ics/JPR)

More banyuwangAi ...

  • Kembalikan Berkas, Salimi Diantar 200 PesepedaKembalikan Berkas, Salimi Diantar 200 Pesepeda Ratusan kader PDIP yang menggunakan sepeda ontel berseragam merah putih memadati sepanjang ruas Jalan Jaksa Agung Suprapto. Mereka bukan dalam rangka aksi unjuk rasa, melainkan […]
  • 200 Pohon Hasilkan  62.460  Butir Durian Merah200 Pohon Hasilkan 62.460 Butir Durian Merah Awalnya, Banyuwangi hanya memiliki sekitar 230 pohon durian merah yang tersebar di beberapa kecamatan. Dua ratus tiga puluh pohon itu merupakan pohon warisan yang usianya sudah puluhan […]
  • Serikat Tani Tagih Janji Kadis PengairanSerikat Tani Tagih Janji Kadis Pengairan BANYUWANGI – Sekitar dua belas orang perwakilan dari Serikat Tani Tamansari (SETAT) kemarin (7/5) mendatangi kantor Dinas PU Pengairan Banyuwangi. Mereka menagih janji kepala dinas PU […]