Kawasan Industri Wongsorejo Pernah Kerja Sama dengan 3 BUMN

Bahkan, kerja sama dengan tiga BUMN itu  menandatangani nota kesepahaman antara Pemkab Banyuwangi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).  Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan langsung Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani di RS Bhakti Husada Krikilan, Glenmore, pihak pemkab diwakili Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, PTPN XII oleh Direktur Utama Irwan Basri, Direktur Utama PT SIER, Rudhy Wisaksono dan Pelindo III diwakili Direktur Keuangan, Wahyu Suparyono.

Dalam nota kesepahaman itu, PTPN XII sebagai pihak pertama dan BUMN yang memiliki aset berupa areal atau Hak Guna Usaha (HGU) sebagai lokasi pembangunan KIEB. PT SIER sebagai pihak kedua dipercaya sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan kawasan industri. Sementara PT Pelindo III sebagai BUMN yang mempunyai izin sebagai badan usaha pelabuhan dalam pengelolaan depot dan fasilitas pelabuhan untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan pelayanan jasa kepelabuhan dari Kementerian Perhubungan RI.  

Tiga BUMN itu akan mengadakan kerja sama pembangunan dan pengelolaan KIB di sebagian lahan HGU milik PTPN XII, tepatnya di Perkebunan Pasewaran dengan luas mencapai 718 hektare. Lahan itu tersebar di Afdeling Kampe seluas 130, 64 hektar, Afdeling Sidomulyo 503 hektare dan Afdeling Secang, 85 hektare.

Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga meminta dukungan pemerintah pusat. Menteri Perindustrian saat itu, MS Hidayat juga turun ke Banyuwangi untuk melihat lokasi rencana pembangunan Kawasan Industri Wongsorejo itu.

Saat itu, Hidayat mendukung penuh rencana pembangunan kawasan industri. “Saya datang ke Banyuwangi tidak sendiri melainkan mengajak serta Dirjen Industri Manufaktur. Tujuannya untuk mengkonkretkan rencana pembangunan kawasan industri Banyuwangi,” kata Hidayat kala itu.

Dalam kesempatan itu, Hidayat menginstruksikan agar Dirjen  Manufaktur Kementerian Perindustrian melakukan komunikasi intensif dengan direksi PTPN XII dan Pemkab Banyuwangi. Tujuannya untuk mempercepat realisasi pembangunan kawasan industri itu.

 

Sebelum pembangunan kawasan industri direalisasikan, Hidayat memberikan penekanan kepada PTPN XII dan Pemkab Banyuwangi agar memastikan kepemilikan lahannya.

Hal ini penting, kata Hidayat, karena financier pertama kali yang ditanyakan adalah kepastian kepemilikan lahan. “Saya sarankan kepemilikan lahannya nanti dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dalam dash tertentu misalnya dalam 30 atau 40 tahun yang berkelanjutan,” katanya.

Menurut Hidayat, Kementerian Perindustrian juga akan melakukan kajian untuk menetapkan krakteristik kawasan industri, klaster industri. “Sekali lagi, jauh hari sebelum dipasarkan hendaknya di pikirkan kepastian hukum lahan bagi investor,” katanya. (afi)

(bw/mls/ics/JPR)

More banyuwangAi ...

  • Pemkab Siapkan Perizinan Cepat untuk Pabrik KAPemkab Siapkan Perizinan Cepat untuk Pabrik KA JawaPos.com – Rencana PT Industri Kereta Api (Inka) membangun pabrik baru di Banyuwangi disambut baik pemerintah kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini. Bahkan, Bupati Abdullah Azwar Anas […]
  • Sering Ditanyakan, Perda Syariah Masih Tunggu JuknisSering Ditanyakan, Perda Syariah Masih Tunggu Juknis Dalam beberapa kali kesempatan, kata Khusnan, eksekutif hanya memberikan jawaban masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) di atas. ”Eksekutif mengaku […]
  • Puti Syukuri Kelahiran Bung KarnoPuti Syukuri Kelahiran Bung Karno SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menggelar malam tasyakuran Hari Lahir Bung Karno. Acara ini dihadiri Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno. Kegiatan itu […]