DPRD Banyuwangi Surati Gubernur Jatim Terkait Izin Galian C





Banyuwangi – DPRD Banyuwangi meminta kepada Gubernur Jawa Timur mencabut UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pengurusan izin tambang galian C, untuk dikembalikan pengurusan dan pengawasannya dilakukan di pemerintah kabupaten/kota.

DPRD Banyuwangi melayangkan surat protes tersebut kepada Gubernur Jatim, Rabu (10/2/2016).

“Kita ambil langkah berkirim surat ke gubernur. Pengurusan izin ke gubernur membuat tambang galian C di Banyuwangi semakin liar. Karena tidak ada pengawasan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi kepada detikcom.

DPRD Banyuwangi, menilai razia galian C yang digelar jajaran Polres Banyuwangi beberapa waktu lalu, belum maksimal. Karena terbukti masih banyak penambang bodong atau tak sesuai izin yang masih leluasa beroperasi. Padahal, sesuai komitmen Kepolisian, penambang tak berijin, tak melakukan reklamasi dan penambang tak sesuai perijinan akan ditindak tegas.

“Contoh, galian C milik  Michael Edy Hariyanto, yang dikelola oleh Bernard Sipahutar di Kecamatan Rogojampi. Sesuai information Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Banyuwangi, yang diizinkan hanya seluas 10.200 scale persegi saja. Tapi kenyataanya, pengerukan yang dilakukan seluas 5 hektar lebih,” tambahnya.

Menurutnya, imbas penertiban yang tidak merata, dapat menimbulkan tarnish negatif dijajaran instansi pemerintah. Terlebih dari laporan yang diterima dewan, pasca penutupan tambang tak berizin, muncul indikasi adanya monopoli pasar.

“Ini berujung pada permainan harga element batu dan pasir.  Mirisnya, salah satu pelaku dugaan monopoli adalah pemilik tambang yang tak sesuai izin,” keluhnya.

 

Selain berkirim surat, tambah Salimi, dalam waktu dekat pihak dewan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Tujuannya, untuk mencari jalan tengah guna memecahkan masalah maraknya penambang bodong di Bumi Blambangan

Jalan tengah yang dimaksud DPRD Banyuwangi, yakni koordinasi antara seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi, selaku pemilik wewenang perizinan galian C. Pengawasan didesak harus dikembalikan ke Daerah. Karena pengawasan oleh provinsi dinilai tidak bisa berjalan efektif.

“Kami segera merapat ke provinsi Jatim. Sebab hingga saat ini kita yang kelimpungan,” pungkasnya.

(fat/fat)

More banyuwangAi ...