Dishub Banyuwangi Akan Hitung Ulang Kebutuhan Angkot

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kepala Seksi Rekayasa dan Sarana Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi, Tanto Sujono mengatakan akan memberikan laporan atas keluhan para sopir cab dan angkot ke pemerintah daerah dan propinsi. Karena, keputusan masih menunggu pemberlakuan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017.

“Kemarin kami telah mengikuti sosialisasi mengenai revisi Permenhub 26 tahun 2017. Disitu dibagas mengenai angkutan tidak dalam trayek dibatalkak oleh Mahkamah Agung,” jelas Tanto usai menggelar pertemuan dengan sopir dan DPRD Banyuwangi, Selasa (24/10/2017).

Poinnya, kata Tanto, angkutan online harus berbadan hukum. Mereka juga harus memiliki kendaraan minimal 5 unit. “Bentuknya bisa koperasi atau yang lainnya,” ujarnya.

Sementara mengenai keberadaan angkutan online di daerah tersebut yang memiliki kewenangan Dinas Perhubungan Propinsi Jatim. Akan tetapi, daerah dapat mengupayakan mengenai information kebutuhan angkot.

“Sedangkan untuk jumlah kuota, Dinas Perhubungan Propinsi akan  meminta information dari kami. Termasuk mengenai information jumlah warga yang menggunakan angkot, dihitung juga jumlah angkutan berapa, dari sini akan ditentukan kebutuhannya untuk Banyuwangi,” jelasnya.

Pada revisi Peremenhub, lanjut Tanto, juga telah diatur tentang tarif. Menurutnya, tarif batas bawah Rp 3500 perkilo scale dan tarif batas atas Rp 6500 perkilo meter.

 

“Dalam rancangan itu, angkutan sewa khusus, akan diberi stiker bertanda khusus di pojok kiri mobil. Pengemudinya harus punya SIM umum. Tapi ini bukan kewenangan kami, tentunya kami akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk cek,” katanya.

Rencananya, revisi Permenhub terbaru akan mulai diberlakukan per 1 Nov 2017. Saat ini, peraturan itu masih dilakukan uji publik.

“Perlu digaris bawahi, PM ini Tidak mewadahi untuk keberadaan ojek online. Karena ojek bukan angkutan umum,” imbuhnya.

Sementara itu, mengenai ijin operasi angkutan sewa khusus berbasis online ini wewenang Dinas Perhubungan propinsi. Tapi, bagi mereka yang beroperasi di daerah, harus punya perwakilan di daerah tersebut.

“Ijin operasi dinas perhubungan propinsi, tapi harus berdomisili di daerah setempat. Seperti perusahaan juga berdomisili di Banyuwangi,” tegasnya.

Melihat pemberlakuan Permenhub tersebut, pihak DPRD Banyuwangi mengupayakan adanya keselarasan mengenai keputusan di daerah. Setidaknya, akan ada titik temu yang menguntungkan antar kedua belah pihak.

“Nanti keputusannya, kita tunggu Permen itu diberlakukan. Kita juga akan mengajak mereka untuk bertemu sekali lagi minggu awal di Bulan Nov ini,” kata Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Handoko. [rin/but]

More banyuwangAi ...