Banyuwangi Sukses Terapkan e-Village Budgeting

Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, terus memacu penerapan instrumen teknologi informasi (TI) sebagai pilar pendukung pelayanan publik hingga ke pemerintahan desa. Tercatat, 189 desa di Banyuwangi telah menerapkan sistem penganggaran desa terintegrasi dalam jaringan (daring) alias online atau yang diberi nama e-Village Budgeting.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, e-Village Budgeting merupakan module untuk menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem ini, kata dia, menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga tercipta keselarasan. Sistem ini, jelas Anas, sekaligus untuk memberi perlindungan bagi perangkat desa agar dalam pemanfaatan anggarannya bisa transparan, efektif, dan sesuai aturan.

“Alhamdulillah, sejak diterapkan tahun lalu dengan segala hearing and error-nya, kini penerapan e-Village Budgeting semakin rapi. Ada satu atau dua kendala, itu wajar karena kita semua sama-sama belajar. Kita terus benahi dan sempurnakan,” ujar Anas di Banyuwangi, Senin (29/2).

Anas mengatakan, penerapan sistem ini membutuhkan kesiapan perangkat desa. Oleh karena itu, lanjut dia, para bendahara desa dan user sistem ini terus ditingkatkan kapasitasnya.

“Akhir pekan lalu, para bendahara desa dan user sistem ini di-update lagi kemampuannya di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Saya kunjungi mereka. Saya lihat mereka sangat bersemangat, meski sistem ini menggiring kita pada hal-hal baru di luar kebiasaan. Meski seharian kucel memelototi sistem ini agar lancar, mereka tetap antusias,” kata Anas.

Sekretaris Desa Temurejo, Rohman, mengatakan, sistem e-Village Budgeting memudahkan pengelolaan keuangan desa. “Sangat memudahkan dalam mengatur keuangan. Tidak perlu manual. Kami juga merasa lebih nyaman. Semuanya jadi transparan dan terkontrol,” kata dia.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, mengatakan, e-Village Budgeting terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini, kata dia, memangkas mata rantai penyusunan anggaran secara primer di turn desa. Melalui cara ini, pencairan anggaran juga mudah terpantau.

 

“Pencairan anggaran terkontrol. Setiap dana turun, langsung disinkronkan. Kegiatan yang ada juga tersusun rapi sesuai rencana dan anggaran. Jika module belum tuntas tidak bisa dicairkan. Ini bisa mengantisipasi penyimpangan sekaligus ini ikhtiar memberi perlindungan bagi perangkat desa mengingat anggarannya besar,” ujar Yayan, sapaan akrab Suyanto.

Untuk memperkuat pengawasan program, kata Yayan, Banyuwangi juga merancang e-Village Monitoring. Sistem ini, lanjut dia, difungsikan untuk mengawasi module pembangunan di desa, baik module fisik maupun non-fisik.

“Secara bertahap ini akan dibenahi. Kami juga sedang siapkan semua desa di Banyuwangi akan memiliki website yang berisi potensi UMKM, wisata, dan sebagainya, termasuk pelayanan publik,” tambahnya.

Feriawan Hidayat/FER

BeritaSatu.com

More banyuwangAi ...