7 Kriteria Smart Kampung Ala Banyuwangi

Bupati Anas menjelaskan ada tujuh kriteria sehingga desa masuk kriteria Smart Kampung, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan informasi hukum. Semua kriteria tersebut diturunkan ke module yang menyentuh kepentingan publik.

“Jadi bukan hanya TIK. TIK jadi basement bagi module lain,” tutur Anas.

“Pelayanan publik, misalnya, desa Smart Kampung sudah berbasis TIK. Warga yang butuh surat yang perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kecamatan. Cukup di balai desa, karena sudah tersambung dengan kecamatan. Warga hemat waktu, hemat uang karena tak perlu ongkos bensin ke kecamatan,” kata Anas.

Anas mencontohkan, pengurusan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dulunya memakan waktu 6 hari, lewat TIK dipangkas waktunya menjadi 6 jam.

“Dulu warga harus datang ke sejumlah kantor untuk mengurus semua syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan SPM, namun kini cukup datang di balai desa, urusan selesai,” ucap Anas.

Untuk pemberdayaan ekonomi, Smart Kampung menjadikan balai desa sebagai pusat ekonomi produktif melalui pengembangan berbagai jenis usaha yang difasilitasi pelatihannya oleh pemerintah daerah, seperti batik dan produk olahan pertanian.

“Operator di desa nanti juga yang akan menghubungkan ke situs belanja online Banyuwangi-Mall.com untuk memfasilitasi pemasaran UMKM desa,” ujar Anas.

 

Untuk pelayanan kesehatan, balai desa menjadi jangkar bagi Posyandu yang ada sekaligus memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan digunakan untuk pengobatan.

Sedangkan untuk pelayanan pendidikan, desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun. Relawan Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, diarahkan ke desa ini. Desa juga harus harus mempunyai Perpustakaan Desa. Demikian pula untuk pengembangan seni-budaya, balai desa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar seni berlatih bersama.

“Mulai dari seni tari, musik, sampai pencak silat, menyesuaikan dengan potensi dan minat warga setempat,” kata Anas.

Contoh lainnya, untuk peningkatan kapasitas SDM, semua pelatihan warga dipusatkan di balai desa, mulai pelatihan bahasa, tanggap bencana, mengaji, hingga TIK. Adapun untuk integrasi penanganan kemiskinan, module ini memudahkan warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin pemerintah.

Untuk informasi hukum, Smart Kampung mendorong warga desa melek hukum. “Contoh terbaru, Banyuwangi Children Center disosialisasikan intensif ke desa, sehingga warga tahu harus melakukan apa ketika terjadi kekerasan terhadap anak,” ucap Anas.

Anas menambahkan, desa juga diwajibkan menyediakan internet nirkabel alias WiFi gratis bagi warganya di tiap balai desa. Belanja langganan internet tersebut dianggarkan di setiap APBDes.

“Para pelajar bisa memanfaatkan fasilitas desa ini untuk menambah wawasannya,” ujar Anas.

More banyuwangAi ...